Kilastimur.com – Jakarta – Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, menyatakan bahwa Indonesia berada di ambang kehancuran yang semakin nyata. Negeri yang kaya akan sumber daya alam ini menjadi incaran banyak negara. Ancaman dari luar dan dalam kian terasa, sementara krisis multidimensi sulit diatasi jika kepentingan pribadi dan kelompok terus dikedepankan untuk menguasai kekayaan negara. Saat ini, penguasaan aset negara oleh pihak asing semakin merajalela, serangan ideologis, politis, dan ekonomis dari luar semakin gencar, sementara nasionalisme rakyat perlahan memudar, dan korupsi semakin mengakar.
Ironisnya, masyarakat tampak acuh terhadap gempuran ini. Mereka justru bangga menggunakan produk luar negeri dan mengadopsi budaya asing. Sikap hedonisme menjadi panutan, sementara partai politik yang seharusnya memperjuangkan kesejahteraan rakyat kini malah berubah menjadi mesin perampokan APBN dan aset negara. Alih-alih memajukan anggota partai dan rakyat Indonesia, partai politik kini merusak negeri ini dengan memeras rakyat atas nama kesejahteraan, serta menjual aset negara kepada pihak asing. Penguasa negeri ini telah menyalahgunakan kekuasaan untuk menekan rakyatnya sendiri.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, keberlangsungan bangsa akan terancam. Kejayaan bangsa akan semakin pudar seiring dengan memudarnya rasa nasionalisme. Ini adalah ancaman yang harus dilawan bersama. Indonesia telah merdeka sejak Presiden Soekarno memproklamasikannya pada 1945 untuk seluruh rakyat. Namun, kini kemerdekaan terasa hanya milik segelintir elit penguasa. Rakyat Indonesia saat ini merasakan penindasan dan perampasan hak mereka oleh pemimpin yang semakin bergantung pada negara lain. Bahkan kebutuhan pangan kita, seperti kedelai dan daging sapi, masih bergantung pada impor, meski Indonesia adalah negeri agraris.
Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, politik anggaran telah terlihat jelas. Janji Nawacita untuk kesejahteraan rakyat, seperti membangun Indonesia dari pinggiran dan mewujudkan kemandirian ekonomi, belum terpenuhi sepenuhnya. Jokowi memulai dengan mereformasi APBN dan berfokus pada peningkatan penerimaan pajak untuk memperluas ruang fiskal guna pembangunan infrastruktur. Namun, ambisi ini tidak tercapai.
Upaya strategis reformasi perpajakan selama satu dekade, dari tunjangan kinerja pegawai pajak, tax amnesty, hingga kenaikan PPN, gagal mendorong penerimaan pajak. Pemilu 2024 yang dinilai cacat moral dan hukum melahirkan kepemimpinan Prabowo-Gibran yang diyakini POROS 98 sebagai lanjutan pemerintahan Jokowi “3 Periode.” Kabinet Prabowo-Gibran dinilai tetap dipenuhi menteri-menteri era Jokowi. Rakyat, yang seharusnya menjadi prioritas, malah terpinggirkan demi kesejahteraan elit, oligarki, dan penguasa.
Ketua Umum POROS 98 juga menyoroti kegagalan Prabowo dalam membangun ketahanan pangan nasional, seperti proyek food estate yang tidak kunjung terealisasi.
LP : Gunawan Wawan