Makassar – Ketua Divisi Monitiring Dan Evaluasi Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK), Dian Resky Sevianti, menilai dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak sarat akan praktik politik kotor dan yang paling berpeluang melakukannya adalah petahana.
Berkaca dari pilkada sebelumnya, menurut Dian Resky, banyak petahana yang memanfaatkan jabatannya untuk mengatur strategi dalam penyelenggaraan pilkada.
Eky sapaan akrabnya menilai, para petahana biasanya, memanfaatkan posisinya untuk membuat peraturan daerah atau kebijakan yang bisa melancarkan aksinya dalam maju pada periode berikutnya.
“Calon petahana rentan dengan politik oligarki,” ujar Eky di Makassar, Senin (27/2/2023).
Eky juga menilai pelanggaran yang sangat potensial terjadi adalah korupsi pilkada, baik politik uang, manipulasi penghitungan, rekapitulasi suara, maupun penyalahgunaan sumber daya negara, termasuk pelibatan guru yang semestinya berlaku independen.
Pada tahap kampanye tengah berlangsung, politisasi guru dan pejabat pemerintah lainnya sangat rawan terjadi. Namun, pelanggaran tersebut jarang mendapat perhatian sehingga luput dari penegakan hukum pemilu.
Menurut Eky, guru dan pejabat pemerintah lainnya memegang posisi, wewenang, dan pengaruh strategis untuk dimobilisasi dalam kampanye yang menguntungkan salah satu calon, umumnya petahana.
Pelibatannya menurut Eky, dapat berupa menjadi partisan, bagian dari tim kampanye baik langsung atau tidak langsung. Bahkan ada yang menggunakan kewenangan yang melekat padanya untuk mendukung calon tertentu,
“Calon bersangkutan menggunakan pengaruhnya untuk mengganggu netralitas guru dan pejabat pemerintah lainnya,” jelas Eky.
Sejumlah modus politisasi guru pada pilkada, diantaranya menurut Eky, memperbanyak pertemuan guru dengan petahana, menjadikan acara guru sebagai ajang sosialisasi petahana, menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) digunakan untuk membuat spanduk sosialisasi petahana, briefing dan ancaman agar memilih petahana.
“Kapitalisasi program-program pendidikan sebagai bantuan petahana, sosialisasi petahana kepada para pemilih pemula dan memobilisasi dukungan melalui kepala OPD Pendidikan serta janji promosi jabatan,” jelas Eky.
