Makassar – Tony Iswandi, Ketua Umum Lembaga Komunitas Anti Korupsi (L-KONTAK), menyoroti tajam anggaran perjalan dinas Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah baik Kabupaten/Kota, maupun Provinsi di Sulawesi Selatan tahun 2023 yang dianggapnya terlalu over.
Pemerintah Daerah menurutnya, harus menerapkan kebijakan dengan mengurangi pagu anggaran perjalanan dinas yang dianggap tidak efektif dan efisien.
Menurutnya, pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan menerapkan makanisme pencadangan belanja yang dipandang perlu sebagai usaha mengantisipasi resiko agar Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) mampu menahan gejolak yang diperkirakan akan timbul.
“Pemda harus mengambil kebijakan. Pemotongan anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar, kami anggap strategi antisipatif terhadap ketidakpastian perekonomian global saat ini, dan itu menjadi penting agar tidak berimplikasi hukum kemudian,” kata Tony Iswandi, Senin, (20/2/2023).
Melalui kebijakan pemotongan anggaran perjalan dinas yang dianggap tidak efektif tersebut, pria yang akrab disapa Iswandi itu mengatakan, dampaknya pada ketahanan untuk antisipasi apabila harus dilakukan perubahan dalam menghadapi dampak ketidakpastian global.
Dia menambahkan, didalam pelaksanaannya OPD mengusulkan sendiri belanja modal perjalanan dinas untuk nantinya akan disesuaikan dengan kebutuhan. Sebab berdasarkan evaluasi yang dilakukan lembaganya, untuk belanja modal perjalanan dinas masing-masing OPD tingkat daerah terlalu besar.
“Dan itu kemudian bisa menjadi temuan. Banyak OPD di tingkat kabupaten di Sulsel, bahkan belanja modal perjalanan dinasnya hingga milyaran rupiah setiap tahunnya. Dan itu sangat berbahaya. Pemda harus segera melakukan revisi,” jelasnya.
Iswandi menambahkan, Secara total, untuk tahun 2023, Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan agar dapat mempertimbangkan kinerja realisasi anggaran tahun sebelumnya. Sebab kata dia, jika hal itu terus berlanjut, bukan tidak mungkin, Pemerintah Daerah akan mengalami Devisit anggaran. Dia menyarankan agar Pemerintah Daerah melakukan efisiensi anggaran pada kegiatan diantaranya, belanja pegawai, belanja barang, belanja honor, dan perjalanan dinas.(*)
