Kilastimur.com – BONE – Ribuan warga yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bone Bersatu mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Bone, Selasa (19/8/2025). Massa memadati depan Kantor Bupati di Jalan Jenderal Ahmad Yani, menolak keras kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang dianggap tidak berpihak pada rakyat kecil.
Aksi ini menjadi simbol perlawanan masyarakat terhadap kebijakan daerah yang dinilai hanya menambah beban di tengah kondisi ekonomi sulit. “Pemerintah seharusnya hadir meringankan, bukan justru mencekik rakyat dengan pajak tinggi,” teriak salah satu orator di tengah kerumunan.
Lalu lintas di sekitar lokasi lumpuh total. Aparat kepolisian bahkan harus mengalihkan arus kendaraan ke sejumlah jalur alternatif seperti Jalan Andi Mappayukki, Jalan Langsat, hingga Jalan Agus Salim. Namun, itu tak cukup mengurai kepadatan karena massa aksi terus berdatangan dari berbagai kecamatan.
Situasi pun semakin tegang. Sebanyak 1.000 personel gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP diterjunkan untuk membentuk pagar betis di depan Kantor Bupati. Meski dijaga super ketat, massa tak surut dan tetap melontarkan kritik keras terhadap kebijakan pajak daerah.
Bagi warga, kenaikan PBB-P2 bukan sekadar angka di atas kertas. Ini soal perut, soal hidup sehari-hari. “Jangan sampai Bone jadi kabupaten yang membanggakan pembangunan fisik, tapi melupakan rakyatnya sendiri,” sindir seorang tokoh masyarakat yang turut hadir.
Kini, semua mata tertuju pada langkah Bupati Bone. Apakah pemerintah daerah berani mengevaluasi kebijakan yang ditolak warganya sendiri, atau justru tetap bersikeras menjalankan aturan yang dianggap mencekik?
LP : Gw
