Kilastimur.com – Bulukumba, 25 Mei 2025 – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan inisiatif nasional Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan, kali ini di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Program yang bertujuan untuk meningkatkan asupan gizi serta mendukung tumbuh kembang anak-anak sekolah ini mendapat kritik tajam menyusul dugaan penyaluran makanan basi dan tidak layak konsumsi ke beberapa sekolah.
Pemerintah Kabupaten Bulukumba sebelumnya telah mengalokasikan dana sebesar Rp 19 miliar untuk mendukung pelaksanaan MBG. Dana tersebut telah disiapkan bahkan sebelum terbitnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja.
Namun, banyaknya riak riak di media online, terkait penyaluran di beberapa sekolah yang diduga mendapatkan makanan dalam kondisi basi dan bahkan ada yang masih mentah. Aktivis HMI Komisariat Al-Ghazali, Fadri Agung mengecam keras kondisi tersebut. “Sebelumnya disalurkan pisang busuk, sekarang makanan basi. Ini bisa dianggap sebagai pembiaran,” ujarnya.
Agung juga mendesak DPRD Bulukumba untuk tidak tinggal diam. “Kasihan anak-anak sekolah. Mereka seharusnya menerima makanan bergizi, tapi malah seperti diberi makanan ayam. DPRD harus turun tangan dan mengevaluasi penyedia program ini, kalau perlu di ganti saja” tegasnya.
Kritik juga diarahkan kepada Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba yang memiliki peran penting dalam pengawasan dan pelaksanaan program. Agung juga mempertanyakan efektivitas kinerja kedua instansi tersebut. “Jangan-jangan mereka hanya jadi penonton. Atau malah mendapat keuntungan dari program ini?” ujar Agung menanggapi unggahan dari beberapa akun Facebook yang berkomtar dan menuding kualitas makanan tidak menjadi prioritas dalam program MBG.
Sementara itu, sejumlah orang tua siswa baik yang yang berkomentar di media sosial dan yang sempat di temui langsung menyatakan keprihatinan mereka. “Kami sangat mendukung program MBG ini, tapi tolong diawasi lebih ketat. Kasihan anak-anak kami menjadi korban dari ketidakbecusan pengelolaan makanan,” ujarnya
Saat di konfirmasi kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dan kepala dinas kesehatan melalui pesan WhatsApp belum memberikan tanggapan hingga berita ini di terbitkan.
Program MBG sejatinya merupakan upaya strategis pemerintah pusat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, pelaksanaannya di daerah harus berjalan sesuai standar keamanan dan kualitas pangan agar tujuan mulia ini tidak justru berbalik merugikan generasi penerus bangsa.
LP : Gw
