Kilastimur.com – Bulukumba – Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD Bulukumba, Senin (tanggal), membahas laporan dari Lembaga Pemuda Afiliasi Toleran Indonesia (L-PATI) terkait dugaan kejanggalan sejumlah proyek pemerintah. Namun, rapat tersebut sempat terganggu akibat buruknya fasilitas ruang rapat yang panas dan alat pengeras suara yang tidak berfungsi.
Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Fahidin HDK, yang memimpin jalannya RDP, akhirnya memutuskan memindahkan lokasi rapat ke gedung baru DPRD agar pembahasan bisa dilanjutkan secara layak.
Dalam RDP tersebut, Fahidin meminta pihak terkait, khususnya Dinas PUPR, untuk menanggapi tudingan dari L-PATI. Salah satu sorotan tajam datang dari proyek pagar Mal Pelayanan Publik (MPP) yang dinilai gagal.
“Proyek pagar MPP itu kami anggap sebagai proyek gagal,” tegas Iwan, perwakilan L-PATI.
Kritik juga diarahkan terhadap proyek rabat beton di Desa Bulolohe dan Desa Darubiah. Salah satu anggota DPRD mempertanyakan profesionalitas PUPR dan Inspektorat yang bahkan tidak mengetahui tahun pengerjaan proyek tersebut.
“Kalau tahunnya saja tidak tahu, bagaimana bisa menjelaskan progres atau permasalahan proyek?” ucap anggota DPRD dengan nada heran.
Anggota DPRD lainnya, Andi Syaripuddin, justru memberi apresiasi terhadap keberanian L-PATI yang mengungkap persoalan tersebut.
“Apa yang dilakukan L-PATI membantu kami sebagai wakil rakyat dalam menemukan indikasi penyimpangan di lapangan. Terkait surat L-PATI ke Inspektorat, saya ingatkan kita semua dengan pepatah Bugis, ‘Sipakatau, tau sipakalebbi’,” ujarnya dengan nada tegas.
“Lanjut agus salim (jihan) menegaskan kami berharap agar anggota dewan mengambil satu keputusan menindak lanjuti apa yang kita RDP kan dan rapat lintas komisi agar tidak ada lagu di duga permainan dalam hal ini,karna sekarang sudah jelas laporan kami beberapa bulan memang tidak pernah di respon oleh dinas terkait terutama inspektorat dan pmd, tutup jihan.
Di tengah dinamika rapat, sikap Kepala Dinas PMD juga menjadi sorotan. Ia dinilai tidak menghargai lembaga DPRD karena datang terlambat, bahkan saat RDP hampir ditutup,**
LP : gw
