Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada program-program prioritas dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024 yang merupakan tahun terakhir pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).
“Sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa 2024 adalah tahun terakhir dari pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Kyai Haji Ma’ruf Amin, oleh karena itu berbagai program-program prioritas akan dilakukan fokus didalam pelaksanaannya,” ujar Menkeu usai menghadiri Rapat Terbatas (Ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi mengenai Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Tahun 2024, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (20/02/2024).
Menkeu menjabarkan fokus jangka pendek untuk tahun 2024 yaitu penghapusan kemiskinan ekstrem atau 0 persen dan penurunan angka stunting menuju 3 persen.
“Penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen akan diupayakan pada tahun 2024, dan ini berarti keseluruhan total kemiskinan akan menurun dan juga dari kebutuhan untuk pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan,” jelas Menkeu.
Sedangkan untuk penurunan stunting, Menkeu menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah memberikan arahan kepada kepala daerah untuk menurunkan stunting hingga 3 persen.
“Jadi dua hal ini kemiskinan ekstrem di tahun 2024 yang harus 0 persen dan kemudian kemiskinan headline adalah di 6,5 hingga 7,5. Sedangkan untuk stunting diharapkan untuk turun ke 3,8 persen. Ini berarti perlu upaya, effort yang tambahan yang keras, dan alokasi anggaran yang disediakan untuk tahun ini dan tahun depan,” ungkapnya
Sementara untuk meningkatkan investasi tahun 2023 dan 2024, Sri Mulyani memastikan bahwa pemerintah akan memperkuat dukungan dalam bidang tersebut.
“Dari sisi investasi, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan dukungan agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan. Ini dilakukan melalui berbagai perubahan regulasi yang sudah dicapai, sehingga fokusnya tahun 2024 adalah pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan daerah,” jelasnya.
Selanjutnya, Menkeu menambahkan bahwa upaya pemerintah adalah menggunakan insentif fiskal untuk mendukung transformasi industri.
“Kita juga akan menggunakan insentif fiskal dalam bentuk tax holiday super deduction untuk riset, untuk vokasi, dan juga tax allowance di dalam rangka untuk mendukung berbagai transformasi industri terutama yang berbasis sumber daya alam yang memperkuat ekosistem industri otomotif yang berbasiskan elektronik, elektrik, dan baterai. Ini menjadi salah satu upaya yang akan dilakukan tahun ini dan tahun depan,” ucap Menkeu.
Lebih jauh, Menkeu menjelaskan pemerintah akan terus fokus pada infrastruktur untuk meningkatkan produktivitas dan competitiveness dari perekonomian Indonesia.
“Dengan landasan itu, maka pada tahun depan kita perkirakan anggaran akan dijaga. Di satu sisi pendapatan negara akan tetap tumbuh dengan tax ratio yang terus meningkat dan belanja negara yang akan dijaga secara disiplin namun dengan prioritas sesuai dengan agenda nasional. Dan untuk tahun depan awal kita akan perkirakan defisit makin menurun pada level 2,16 persen hingga 2,64 persen dari PDB dengan primary balance mendekati 0,” tambahnya
Selain itu, Menkeu juga memastikan akan terus menjaga pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan agar tetap tumbuh baik seperti tahun 2022 kemarin dengan angka di atas 5 persen.
“Untuk tahun depan, momentum perekonomian Indonesia yang saat ini cukup kuat akan terus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik pada tahun 2022 yaitu pertumbuhan ekonomi di 5,3 persen, momentumnya tetap bisa dijaga untuk tahun 2023 dan 2024,” tandas Menkeu. (RSF/AIT/SND)
