Makassar – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly secara proaktif mendengarkan aspirasi Komunitas Kreatif Makassar, Rabu (28/09). Sekira 200 anggota Komunitas Kreatif Makassar menyampaikan kritik dan saran secara langsung kepada politikus sekaligus pendidik tersebut.
“Pak Menteri, bagaimana nasib kami penggiat seni sketsa dan desain yang karyanya diambil oknum tidak bertanggung jawab lalu diperjualbelikan? Apa yang harus kami lakukan?” tanya salah seorang peserta seminar di Hall Andi Pangerang Petta Rani, Universitas Negeri Makassar.
Menjawab pertanyaan tersebut Menkumham menjelaskan untuk mendapat perlindungan hukum, maka seluruh karya desain dan sketsa didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektua (DJKI)l. “Tentu kita ingat, kasus sengketa antara Apple dengan Samsung beberapa waktu lalu dengan nilai gugatan ganti rugi fantastis. Dengan tercatatnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka perlindungan dari sisi hukum dapat terwujud,” ujarnya disaksikan sejumlah perwakilan Pemerintah Daerah dari Pulau Sulawesi, Pulau Maluku dan Pulau Papua.
Sebagai bentuk dukungan untuk mendorong kreativitas di bidang Kekayaan Intelektual (KI), DJKI memberikan kemudahan dan kecepatan dalam proses pencatatan hak cipta dengan diluncurkannya Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POP HC) pada 6 Januari 2022. “Dengan POP HC kini permohonan hak cipta kurang dari 10 menit bisa langsung terbit surat pencatatan ciptaannya,” jelas Yasonna.
Selain itu, produk KI yang telah tercatat maupun terdaftar di DJKI dapat dijadikan jaminan fidusia baik untuk bank maupun non bank. “Saat ini, pemerintah tengah menggodok peraturan turunan agar kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, atau paten terdaftar untuk dijadikan jaminan fidusia,” kata Yasonna disambut riuh rendah peserta seminar.
DJKI mencatat Makassar menjadi wilayah yang paling banyak menyumbang permohonan kekayaan intelektual di antara kota lain di Sulawesi Selatan. Pada 2020, permohonan hak cipta dari Sulsel mencapai 1.749 dan naik pada 2021 yaitu 2.751 permohonan. Dari permohonan tersebut, Makassar telah menyumbang 1.963 permohonan hak cipta pada 2021.
Di akhir kegiatan, Yasonna memberikan apresiasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah di Pulau Sulawesi, Maluku dan Papua, serta Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Toraya. (Disa)
