Penulis: ADMINKN

Jakarta – Upaya kolektif untuk membangun pusat pangkalan data (database) hukum telah dilakukan secara masif sejak 10 tahun silam sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Presiden RI Nomor 33 Tahun 2012. Momen tersebut kemudian mengembangkan Jaringan Dokumen dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai portal yang berisikan ratusan ribu koleksi baik, regulasi maupun non-regulasi yang berasal dari ribuan Anggota JDIHN yang terdiri dari Kementerian/Lembaga (K/L), Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), DPRD, serta Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta. Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku Pusat JDIHN, mengajak Anggota JDIHN baik pusat maupun daerah untuk mengoptimalkan layanan…

Makassar – Setelah sukses dengan penyelenggaraan sosialisasi dan diskusi Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) di Kota Medan pekan lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melanjutkan kegiatan serupa di Kota Makassar. Di Kota Daeng ini, acara dilakukan di Universitas Hasanuddin Hotel & Convention Centre, Rabu (19/10/2022) siang. Tetap mengusung tajuk ‘Kumham Goes to Campus’, kegiatan ini masih menyasar mahasiswa sebagai target utamanya. Pemilihan target audience ini pun bukan tanpa alasan. Keberadaan mahasiswa yang merupakan agent of change (agen perubahan) dapat menggerakkan perubahan menuju ke dalam tatanan kehidupan yang lebih baik. Aspirasi mahasiswa yang kritis dan idealis pun dipandang perlu untuk diserap.…

Riau — Polda Riau menahan empat pelaku penganiayaan terhadap wartawan sebuah media online. Pelaku masing-masing bernama Def alias Efi Taher (48), Har alias Anto Gledor (39), Ded alias David (44) dan Wis alias Siwis (41) adalah warga Kota Pekanbaru. Pelaku memiliki peran berbeda dalam menganiaya korban. Kabid Humas Polda Riau, Kombes. Pol. Sunarto bersama Dirreskrimum Polda Riau Kombes Pol. Asep Darmawan membeberkan semua wajah-wajah pelaku dalam konfrensi pers di Mapolda Riau, Selasa (18/10/22). Pengungkapan tersebut terjadi setelah keempat pelaku menyerahkan diri pada Polisi, Senin 17 Oktober 2022. Sebelumnya Subdit 3 Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Riau mengultimatum para pelaku…

Kalimantan Timur – Polri dan Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) bersinergi untuk terus mendukung dan mengawal pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim). Komitmen untuk menyukseskan pembangunan IKN tersebut dituangkan dalam pernyataan sikap yang diserukan bersama di titik 0 kilometer, Sabtu, 15 Oktober 2022. “Hari ini, adalah hari yang membahagiakan bagi kita semua. Hari ini muncul satu komitmen bersama antara masyarakat Adat Dayak Nasional dengan institusi Polri dan tentunya seluruh elemen bangsa yang lain, untuk terus mendukung pembangunan dan mewujudkan IKN sebagai Ibu Kota Nusantara dan ibu kota yang betul-betul bisa menjadi kebanggaan bagi Indonesia di mata dunia,”…

SAMARINDA – Walikota Samarinda Andi Harun memimpin rapat tindak lanjut masalah ganti rugi tanah Ring Road II di Ruang Rapat Karangasan Lantai II Balai Kota Samarinda, Jumat (7/10/2022). Agenda rapat tersebut mendengarkan penjelasan dan pendapat beberapa pihak di antaranya dari Kapolres Samarinda, Kepala Kajari, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kaltim, Kepala BPN Samarinda, Kepala PUPR Kaltim, KA Inspektorat, KA Bappedalitbang, Kepala PUPR, Kepala BPKAD, Kepala DISHUB, Camat Sungai Kunjang, Camat Samarinda Ulu, Lurah Lok Bahu, Kuasa Hukum Jurnal dan perwakilan 10 warga. Duduk perkaranya adalah ada sejumlah masyarakat yang mengaku belum menerima ganti rugi pembebasan lahan atas pembangunan jalan Ring Road II…

Kaltim — Aktivitas tambang ilegal di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi perhatian khusus Polda Kaltim khususnya di jajaran Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus). Kasus ini juga menjadi atensi dari Kapolri hingga Kapolda Kaltim. Keseriusan pemberantasan tambang ilegal itu dibuktikan Polda Kaltim. Dalam waktu satu bulan, selama September 2022 ini sudah ada empat lokasi tambang diduga ilegal digerebek jajarannya. Hasilnya, ada lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dari empat kasus yang diungkap ini. Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Kaltim, AKBP Indra Lutrianto Amstono, S.H, M.Si., didampingi Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T., mengungkapkan empat lokasi tambang ilegal…

JAKARTA, –  Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) pada Senin (22/8/2022). Perkara Nomor 77/PUU-XX/2022 tersebut diajukan oleh Ahmad Amin yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pada sidang yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dengan didampingi Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Daniel Yusmic P. Foekh ini, Pemohon mendalilkan Pasal 16 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945. Ahmad yang hadir tanpa didampingi kuasa hukum menyebutkan pasal-pasal a quo dinilai telah menduplikasi besaran gaji pokok PNS yang…

JAKARTA,– Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan permohonan yang diajukan oleh Ahmad Amin yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak dapat diterima. Sidang Pengucapan Putusan terhadap uji  materiil Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU Guru dan Dosen) ini digelar pada Kamis (29/9/2022) di Ruang Sidang Pleno MK. Terhadap Perkara Nomor 77/PUU-XX/2022 yang mendalilkan Pasal 16 ayat (2), Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (2), dan Pasal 56 ayat (1) UU Guru dan Dosen bertentangan dengan UUD 1945 ini, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh membacakan butir-butir pertimbangan hukum Mahkamah.  Sebelumnya, Pemohon menyebutkan pasal-pasal a quo dinilai telah menduplikasi…

JAKARTA, – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan penarikan kembali permohonan yang diajukan oleh Moch. Ojat Sudrajat S., warga Provinsi Banten yang juga sebagai Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia terhadap uji materiil Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (UU ORI) pada Kamis (29/9/2022). Ketua MK Anwar Usman membacakan butir ketetapan terhadap permohonan Nomor 81/PUU-XX/2022 ini pada Sidang Pengucapan Putusan MK dari Ruang Sidang Pleno MK.  Sesuai dengan Pasal 34 UU MK, kata Anwar, Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan melalui Sidang Panel pada 6 September 2022. Pada sidang tersebut Panel Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Namun…

SURABAYA, – Hakim Konstitusi Suhartoyo menjadi pembicara kunci dalam Seminar Nasional bertema “Upaya Penegakan Hukum Pemilu dalam Menangani Sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilu-Pilkada Indonesia,” pada Jumat (30/9/2022) di Auditorium Ki H. Muhammad Saleh Universitas Dr. Soetomo (Unitomo), Surabaya. Suhartoyo yang hadir secara langsung dalam acara ini juga menyaksikan Penandatanganan Kerja Sama antara Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Unitomo yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dan Rektor Unitomo Siti Marwiyah. Dalam kesempatan itu, Suhartoyo dalam paparannya mengatakan pemilihan umum (pemilu) merupakan bagian fundamental dari pemerintahan yang demokratis. Pemilu dapat dimaknai sebagai manifestasi kedaulatan rakyat. “Namun tidak semua negara yang telah menjalankan pemilu dapat disebut negara…